Oleh: benmashoor | 14 Agustus 2008

Jamiat Kheir Dan Sarikat Islam

Sarikat Islam adalah sebuah organisasi politik Indonesia yang paling menonjol pada awal abad ke-20, didirikan pada 10 September 1912. Sarikat Islam tumbuh dari organisasi pendahulunya, yaitu Sarikat Dagang Islam (SDI).[1] Di antara pendirinya yang terkenal adalah H. Samanhudi yang pada tahun 1914 posisi kepemimpinannya digantikan oleh HOS Cokroaminoto.

Dalam Robert Van Niel dikatakan bahwa banyak anggota Sarikat Islam sebelum itu adalah anggota Jamiat Kheir.[2] Sekalipun dalam resolusi tahun 1911 diputuskan untuk tidak lagi menerima yang bukan orang Indonesia asli sebagai anggota, tetapi banyak orang Arab tetap menjadi anggota atau aktif bekerja bersama Sarikat Islam. Memang ada pembatasan untuk menjadi anggota pengurus. Ditetapkan dalam kongres di Surakarta pada bulan Maret 1911, dalam pengurus cabang sebanyak-banyaknya hanya boleh duduk seorang pegawai pamong praja Indonesia. Pembatasan demikian juga berlaku bagi wakil-wakil masyarakat Arab di Indonesia. Pada tahun 1912 Sarekat Islam menentukan bahwa yang dapat masuk menjadi anggota perkumpulan hanyalah mereka yang beragama Islam, serta melakukan pekerjaan berdagang atau pekerjaan yang lain. Dibandingkan dengan ini, maka kriteria penerimaan dalam Anggaran Dasar 1912 lebih luas. Menurut ketentuan ini : ‘Yang dapat menjadi anggota biasa ialah semua orang, yang menganut agama Islam dan telah mencapai usia delapan belas tahun’. Jadi, terhadap penganut agama Islam tidak terdapat suatu pembatasan lagi kecuali usia. Berdasarkan laporan konsul Belanda di Mekkah pada akhir tahun 1913, bahwa dalam kalangan Arab dan Indonesia di Mekkah terdapat banyak minat untuk menjadi anggota Sarikat Islam, pembentukan perkumpulan Sarikat Islam disambut dengan gembira. Orang Indonesia yang naik haji dapat mendaftarkan diri sebagai anggota di tempat.

Gejala-gejala masuk berduyun-duyun ke dalam perkumpulan ini telah lebih dahulu terjadi di Surakarta tahun 1912. Dalam bulan Mei tahun itu, relative singkat sesudah didirikannya perkumpulan ini, jumlah anggotanya dalam daerah itu saja sudah dua belas ribu orang. Pertambahannya terus begitu besar sehingga bulan berikutnya, pada satu hari, diterima dua ribu anggota baru, yang diambil sumpahnya dalam kelompok dua puluh sampai tiga puluh orang. Di luar Surakarta pun terjadi ledakan pertumbuhan Sarikat Islam. Bupati Purwakarta melaporkan pada bulan April 1913 bahwa jumlah anggota Sarikat Islam di daerahnya dalam waktu singkat naik menjadi delapan ribu orang.

Di Lasem, dalam waktu yang sama ribuan orang memasuki perkumpulan itu. Kepengurusan Sarikat Islam cabang Lasem diketuai oleh sayid Abubakar Ali al-Saqqaf.[3] Sayid Abubakar merupakan tipe pemimpin Sarikat Islam yang membela kepentingan rakyat. Beliau mendorong perlawanan di kalangan rakyat terhadap penguasa setempat yang memberlakukan aturan pajak tanah, perbaikan ternak dan sebagainya. Sehingga Rinkes mengatakan bahwa ‘sedikit banyaknya pengurus local perkumpulan dianggap sebagai semacam perwakilan rakyat, unsure tidak resmi, tempat orang bisa menyampaikan pengaduan mengenai semua soal’.

Di Jakarta begitu hebat membanjirnya sehingga pada bulan Maret 1913, untuk sementara penerimaan anggota baru harus dihentikan. Hal ini dimaksudkan agar administrasi tidak menjadi kacau. Di luar Jakarta, di Distrik Jatinegara dan Kebayoran dalam waktu yang singkat ribuan orang mendaftarkan diri sebagai anggota. Perkembangan yang paling dahsyat dilaporkan dari cabang Tangerang, di sini keanggotaan meningkat dalam waktu sebulan menjadi sepuluh ribu orang. Di Tangerang, ketua Sarikat Islam di pegang oleh sayid Usman al-Saqqaf dan sayid Abdurrahman al-Syatri sebagai kommissioner.

Begitu pula di Madura, perkembangan Sarikat Islam di Sumenep, rupanya membuat pemerintah Belanda merasa takut jika ketua yang dicalonkan berasal dari golongan sayid yang sekaligus sebagai ulama yang akan menyebarkan keradikalan politik dan fanatisme agama. Ketua dan wakil ketua Sarikat Islam di Sumenep adalah dari golongan sayid dan keduanya mempunyai hubungan dengan kepala masyarakat Arab di Sumenep. Pada tahun 1914, Belanda merasa takut akan ketidakstabilan yang meluas yang dipimpin oleh para pemimpin puritan, yang sebagian besar orang Arab.[4]

Bentuk kegiatan Sarikat Islam yang bertujuan meningkatkan derajat rakyat Indonesia ialah memajukan pendidikan yang dapat mengembangkan sarikat Islam. Pada saat itu, pendidikan masih agak terdesak ke belakang dibandingkan dengan kegiatan ekonomi. Rencana untuk perbaikan pendidikan berangsur-angsur berkembang dan sesudah tahun 1914 kian mendapat perhatian. Dalam kalangan sarikat Islam terdapat perhatian yang besar untuk kegiatan pendidikan yang diusahakan oleh Jamiat Kheir. Pada tahun 1913, Jamiat Kheir sering dijadikan tempat rapat-rapat Sarikat Islam di Batavia. Di antara pengurusnya ialah Abdullah bin Husein Alaydrus salah satu pengurus Jamiat Kheir. Dalam Sarikat Islam, ia duduk sebagai ketua dan merupakan donatur utama. Dalam rapat-rapat Sarikat Islam, ia menekankan bahwa kunci untuk mencapai kemajuan adalah dengan memajukan pendidikan, yang juga merupa kewajiban bersama sebagai muslim. Selanjutnya Abdullah Husein Alaydrus berkata bahwa salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan derajat rakyat Indonesia ialah memajukan pendidikan yang akan mengembangkan Sarikat Islam.[5] Rencana untuk perbaikan pendidikan berangsur-angsur berkembang dan sesudah tahun 1914 kian mendapat perhatian. Dalam kalangan Sarikat Islam terdapat perhatian yang besar untuk kegiatan pendidikan yang diusahakan Jamiat Kheir. Pada tahun 1913, cabang Jakarta mengadakan suatu pertemuan guna membicarakan pendidikan. Dalam kesempatan ini, ketua Jamiat Kheir dengan berapi-api menyampaikan uraian tentang pendidikan dan kemajuan. Dikemukakannya, sekolah-sekolah perkumpulannya dapat dijadikan sebagai contoh bagi Sarikat Islam.

Asisten residen Jakarta melaporkan pada paruh pertama tahun 1913, bahwa gerakan Sarikat Islam berpengaruh positif terhadap pendidikan. Kini lebih banyak anak Indonesia yang mengunjungi sekolah, sedangkan sebelumnya sangat kurang. Memang oleh perkumpulan Sarikat Islam setempat didirikan sekolah-sekolah modern menurut contoh sekolah Jamiat Kheir di antaranya di Majalengka, Pekalongan, Pati, Kudus, Demak dan Lampung.

Keikutsertaan anggota Jamiat Kheir menunjukkan dukungan masyarakat Arab pada Sarikat Islam. Di antaranya Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, seorang ulama terkemuka di Batavia, Ahmad bin Muhammad al-Musawa di Surabaya, Hasan Ali Surati, seorang keturunan Arab yang lama tinggal di Surat India dan pedagang yang memainkan peranan penting di belakang layar dalam kegiatan Sarikat Islam. Menurut Rinkes, pendirian Sarikat Islam dalam hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan keuangannya pada golongan-golongan Arab yang mampu di Surabaya. Bahkan menurut Korver, Cokroaminoto seorang yang sangat bergantung pada beberapa orang Arab terkemuka di Surabaya.[6]

Dalam laporan rahasia tentang kongres Sarikat Islam di Surabaya pada bulan Juli 1915 dari Dr. Hazeu dikatakan bahwa ‘pengaruh Arab atas perkumpulan ini, atau lebih tepat atas pengurus besarnya tampaknya juga cukup meningkat’.[7] Selama kongres itu, di antara orang yang sangat menonjol peranannya menurut Dr. Hazeu adalah Hasan bin Semith, seorang keturunan Arab. Hasan bin Semith ditempatkan pula dalam comisaris centraal Sarikat Islam tahun 1915.

Pada awalnya Hasan bin Semith ialah salah satu tokoh berpengaruh Sarikat Islam cabang Bangkalan. Ia menduduki posisi komisioner. Karena aktivitasnya, ia diangkat menjadi pengurus pusat Sarikat Islam. Hasan bin Semith menarik diri dari dunia politik pada tahun 1919 yang selanjutnya memusatkan perhatiannya ke bidang pendidikan.

Pada perkembangannya, Sarikat Islam dapat dibagi atas tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang cenderung reformistis yaitu mereka yang menghendaki perubahan dalam kehidupan agama dan sosial. Kelompok ini umumnya terdiri dari kaum kota yang kebanyakan berprofesi pedagang, baik pribumi maupun Arab. Kedua adalah kelompok yang cenderung ideologis, yaitu yang menginginkan sarikat Islam menjadi saluran perjuangan kelas. Kelompok ini terdiri dari kaum pekerja atau buruh yang menerima upah. Kelompok ketiga ialah Sarikat Islam local yang berciri situasi setempat. Kelompok Sarikat Islam local itu ada yang merupakan ikatan kaum tani dalam menghadapi tuan tanah dan mandornya, seperti di Batavia dan sekitarnya, dan ada pula yang merupakan persekutuan anti Cina serta ada pula yang merupakan kelompok pendukung suatu tarekat. Kelompok pertama dan kedua cukup berpengaruh terhadap percaturan orientasi dalam tubuh Sarikat Islam, sedangkan kelompok yang ketiga tidak seberapa berpengaruh.[8]

Peran kaum intelek, usahawan Arab dan Indonesia, jelas tercermin dalam pimpinan Sarikat Islam pusat. Di samping para intelek, juga pedagang terwakili dengan baik. Unsur dagang Indonesia, yang diwakili oleh Samanhudi, telah tersingkir dalam tahap dini oleh wakil-wakil kaum intelek. Unsur usahawan Arab dalam pimpinan pusat yang diwakili oleh Surati dan Hasan bin Semith berkat kekuatan modal yang lebih besar, bakat organisasi yang lebih banyak, dan pendidikan yang lebih umum tetap memainkan peranan penting dalam pimpinan Sarikat Islam.


[1] Deliar Noer, op cit, hal. 115.

[2] Hamid Al-Qadri, op cit, hal. 157.

[3] Natalie Mobini-Kesheh, op cit, hal.45.

[4]Abdullah, Taufik & Siddique, Sharon. Tradisi Dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara, hal. 265.

[5] APE. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?, hal. 99.

[6] APE. Korver, Ibid, hal. 239.

[7] Hamid Al-Qadri, op cit, hal. 160.

[8] Taufik Abdullah & Mohammad Hisyam, Sejarah Umat Islam Indonesia, hal. 155.


Kategori

%d blogger menyukai ini: